05 May 2011
DPRD Kabupaten Sleman mendesak manajemen PSS Sleman segera melaporkan penggunaan APBD untuk Skuat Super Elang Jawa (Elja), julukan PSS selama melakoni Liga TI Phone 2010/2011.Langkah itu dilakukan menyusul keinginan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran rakyat itu.
“Sampai detik ini, kami belum mendapatkan laporan. Berapa yang dihabiskan untuk belanja pemain? berapa yang dihabiskan untuk akomodasi? Pendapatan dari tiket? Dan juga sisa anggaran yang masih ada. Kami minta manajemen untuk transparan menyampaikan dalam waktu dekat,” kata Arif Kurniawan, Ketua Komisi D DPRD Sleman, Rabu (4/5).
Di kompetisi 2010/2011, PSS mendapatkan kucuran anggaran Rp4,5 miliar. Jumlah itu berasal dari APBD Sleman 2010 sebesar Rp1,3 miliar dan sisanya di APBD Perubahan. Sementara prestasi yang didapatkan di kompetisi kasta kedua Tanah Air itu menempatkan PSS berada di peringkat ke 10 dari 13 peserta.
“Tentu kami ingin prestasi yang didapatkan PSS lebih baik di kompetisi mendatang. Karenanya persiapan perlu dilakukan sejak dini. Tak hanya itu, kami butuh adanya transparansi anggaran, mengingat ini bakal jadi bekal untuk menyiapkan tim ke depan,” tambah Arif.
Hal yang hampir sama juga diungkapkan Slemania beberapa waktu lalu. Di ajang Sarasehan yang digelar Slemania di Youth Center, salah satu poin yang direkomendasikan suporter PSS itu adalah adanya transparansi anggaran.
“Kami ingin manajemen untuk transparansi pendanaan PSS. Jika memang PSS mengalami kesulitan dan harus menaikkan harga tiket kami tidak masalah. Kami ingin PSS seperti Arema, dikelola dengan baik,” ucap Supriyoko, Ketua Slemania.
Adapun General Manajer PSS, Djoko Handoyo berkilah mengenai permasalahan transparansi anggaran. Djohan-panggilan akrab Djoko Handoyo mengaku pihaknya belum melakukan rapat koordinasi mengenai besaran anggaran yang telah terpakai dan juga sisa anggaran untuk persiapan pembentukan tim di kompetisi mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar